Ross H McLeod, Sistem Korup

Selasa , 29 April 2008 , 00:53:24 wib

M Barir

BANDUNG, TRIBUN Pakar ekonomi dari Australian National University Prof Ross H McLeod menilai pola korupsi di Indonesia saat ini belum banyak berubah dibandingkan masa orde baru. Jika ada perubahan, skalanya masih terbatas. "Sistem pemerintahan sekarang warisan masa Soeharto, reformasi sedikit sekali dampaknya," kata Prof McLeod saat ditemui Tribun seusai diskusi yang digelar LP3E FE Unpad di Dipati Ukur Bandung, Senin (28/4).

Ekonom brewok yang gemar berpakaian batik dan beristrikan perempuan Madiun ini kemudian memberi contoh pengelolaan sektor-sektor strategis. "Birokrasi, BUMN, dan militer, hampir sama dengan kondisi sebelumnya, " katanya.

"Yang terjadi saat itu adalah monopoli politik dengan maksud mentransfer uang dari masyarakat luas hingga terus terusan mengalir ke kelompok elite di Indonesia, segelintir pemerintahan, dan juga beberapa orang konglomerat," katanya.

Sistem birokrasi yang semestinya untuk melayani kebutuhan publik pun dibuat sedemikian rupa sehingga proyek penyerapan uang dari masyarakat banyak ini tetap berlangsung secara terus menerus.
"Salah satu caranya adalah para pegawai negeri diberikan tingkat gaji yang rendah, jauh di bawah mereka yang bekerja di private sector (sektor swasta, Red)," kata ahli ekonomi politik yang bekerja di pusat studi Indonesia di Universitas Australia ini.

Tingkat gaji yang rendah bagi pegawai negeri ini dibuat agar sistem korupsi di semua tingkatan pemerintahan tetap bertahan.
"Kalau pegawai negeri ingin menambah income-nya supaya mendekati jumlah income yang bekerja di swasta tak bisa hanya mengandalkan gaji pokok saja, harus cari penghasilan lainnya, misalnya kalau ada orang yang ingin buat surat surat izin harus ada tambahan uang lebih," paparnya.

Setelah hal itu terjadi terus menerus, hal itu menjadi kebiasaan buruk. Para pegawai negeri dan kalangan birokrasi ini menjadi sama sama memiliki kepentingan, yaitu kepentingan mencari tambahan uang lebih melalui korupsi.

"Seolah olah pegawai negeri ini jadi tergantung kepada sistem, dan sama sama punya kepentingan. Kepentingan untuk mendapat tambahan income dan kepentingan pemerintah untuk mencapai ambisi politiknya," katanya.

Oleh karena itu gaji PNS menurutnya perlu dinaikkan sampai tingkat yang layak. Selama gajinya rendah, korupsi masih akan terus terjadi. Profesor yang fasih berbahasa Indonesia ini menyebutkan pemberantasan korupsi butuh waktu panjang.
Selain upaya berantas, sebaiknya dibarengi peningkatan kualitas dan kompetensi birokrasi.

"Jangan hanya fokus pada gerakan antikorupsi saja, that is not all game," katanya.
"Korupsi ini juga dialami semua negara, yang diharapkan sekarang adalah pemerintahan dan birokrat yang tidak korup, tapi juga trampil dan kompeten dalam pekerjaannya," imbuh McLeod.

"Prestasi kerja PNS ini harus diteliti dengan baik, kalau prestasi PNS ada yang baik maka perlu promosi, sementara kalau terbukti melakukan korupsi mereka harus disisihkan," katanya.
Ada juga PNS yang sebetulnya tidak korup dan bermental baik, tapi sayangnya ia bekerja tidak kompeten. "Jadinya pekerjaannya tidak akan baik," katanya.(mba)

dari : tribunjabar.co.id