Keanehan pada Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Dari berbagai daerah muncul berita serentak soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Peningkatan harga antara lain terjadi pada komoditas beras, minyak goreng, produk mie, sayur-mayur, bawang, cabe dan lainnya. Kenaikan harga-harga itu, bagaimana pun tetap berpulang pada postulat ekonomi yaitu karena berkurangnya pasokan. Mengapa pasokan berkurang? Salah satu alasannya adalah karena cuaca buruk yang menganggu transportasi. Namun bisakah diterima dengan akal sehat jika faktor cuaca buruk itu menjadi pembenaran di balik kenaikan harga-harga. Masuk akalkah jika kenaikan mencapai 40 persen dan bahkan pada jenis komoditas tertentu, kenaikan mencapai 100 persen? Sejauh ini yang terganggu akibat cuaca buruk adalah transportasi laut, sementara transportasi darat dan udara praktis tidak terganggu. Lalu mengapa harga-harga tetap naik? Kemungkinan lainnya adalah bukan soal terjadinya penurunan atas pasokan kebutuhan kehari-hari itu. Yang kemungkinan terjadi adalah para pedagang memanfaatkan isu cuaca buruk sebagai alasan untuk menaikkan harga. Jika ini yang terjadi, maka harga akan kembali normal jika isu cuaca buruk sudah tidak ada. Namun demikian, tetap menjadi pertanyaan, mengapa kebutuhan sehari-hari itu meningkat pesat dan rasanya seperti mendadak sepanjang Desember 2006 hingga Januari 2007? Jangan lupa, setiap kenaikan pada kebutuhan pokok, akan berdampak jelas pada pengurangan daya beli masyarakat berpendapatan tetap. Selanjutnya, hal itu akan mudah pula membuat peningkatan pada jumlah warga miskin, sebagaimana pernah diutarakan Bank Dunia. Lepas dari itu, adakah permainan di balik kenaikan harga-harga itu? Lebih jauh lagi, adakah kemungkinan aksi sabotase yang bertujuan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok dengan tujuan merusak kredibilitas pemerintah? Inilah yang masih perlu diteliti. dari : caninews.com

Bisakah Kita Memegang Janji Pemerintah Soal Kedelai?

Pemerintah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5-10 persen menjadi 0 persen. Penghapusan tersebut bertujuan mengurangi lonjakan harga kedelai dunia dan membantu industri tahu dan tempe dalam negeri. "Bea masuk impor kita turunkan jadi 0 persen," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai rapat terbatas ketahanan pangan di gedung Departemen Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan Jakarta, Selasa (15/1). SBY menjelaskan untuk memperbaiki gejolak harga kedelai pemerintah memprioritaskan empat hal. Pertama, bea masuk impor di bebaskan dari 10 persen menjadi 0%. Kedua, mendorong harga relatif baik untuk menggerakkan pertanian kedelai. Ketiga, berkomunikasi dengan importer kedelai. Keempat, minta mereka menyelamatkan harga kedelai agar tidak menjadi guncangan baru bagi perekonomian. Dijelaskan dari kebutuhan 2 juta ton per tahun, sebesar 60 persen merupakan impor. Selama ini harga kedelai nasional, menurut SBY, memang murah sehingga bagi petani kedelai tidak terlalu prospektif. "Kita berencana menggalakkan penanaman kedelai dalam jumlah besar dan mencari derah sub tropis dengan luas lahan tertentu, mungkin di Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaannya nanti baik oleh petani dan non-petani untuk memperpendek jarak antara kebutuhan dalam negeri itu," kata Presiden SBY. Akankah janji itu akan dilaksanakan? Ya, kita tunggu sajalah. Yang jelas, sudah sering terjadi, sebuah janji hanya tinggal janji. dari : caninews.com

Kesalahan Besar, Mengandalkan Asing untuk Memasok Makanan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dalam kondisi sekarang susah untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia. Masalahnya, kata Wapres, selama ini petani lebih memilih menanam jagung yang pendapatannya jauh lebih besar. Dari data Departemen Pertanian, lanjut Kalla, satu hektar kedelai hanya mampu menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp 8 juta dengan biaya produksi Rp 4 sampai 5 juta. "Petani hanya mendapat sekitar Rp 3,5 juta. Jadi, memang susah kembangkan kedelai di Indonesia," katanya didampingi Menteri Pertanian Anton Apriantono di sela-sela rapat terbatas membahas ketahanan pangan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di gedung Departemen Pertanian, Jalan RM Harsono Ragunan, Jakarta, Selasa (15/1). Sementara itu, jika menanam jangung dengan produksi minimal 6 ton, petani bisa menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp 12 juta bila menggunakan harga lama. Sedangkan biaya produksinya sama dengan kedelai. "Jadi, pendapatan bersih dengan menanam jagung sekitar Rp 8 juta, apalagi sekarang harga jagung naik dua sampai tiga kali lipat," kata Wapres. Jika demikian, apakah pemerintah tinggal diam hingga harga kedelai bergejolak seperti sekarang ini? Seharusnya pemerintah sadar, sejak awal warga Indonesia sangat gemar mengkonsumsi tahu-tempe, yang menggunakan kedelai. Kebutuhan kedelai selama ini lebih banyak mengandalkan impor. Ini jelas sesuatu yang rawan. Negara manapun selalu berpikir jauh soal pengamanan stok. Lagi, mengandalkan impor untuk pasokan manakan mayoritas warga adalah sebuah kesalahan besar. dari : caninews.com

Banjir dan Korupsi

Pada 17 Oktober 2005, ada seminar menarik di North South Institute, Ottawa, Kanada. Salah satu pembicaranya adalah Peter Egens Pedersen, Auditor Umum dari Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia). Ia membawakan topik "The Impact of Corruption in Asia on Poverty Reduction and Achievement of the Millennium Development Goals" (Dampak Korupsi di Asia terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Abad Milenium). Korupsi adalah bentuk pemajakan yang tidak sepantasnya atau penambahan beban terhadap kaum papa. Pedersen mengatakan pengalaman menunjukkan bahwa korupsi merusak perekonomian, melemahkan hokum dan merusak kepercayaan publik pada pemerintahan. Pedersen melanjutkan, korupsi tidak hanya menaikkan biaya-biaya pembangunan (biaya proyek, biaya pelayanan) tetapi juga berkaitan dengan kualitas. Misalnya, bangunan-bangunan mudah rubuh saat bencana alam terjadi. Jika diperpanjang, korupsi telah membuat dana-dana untuk proyek pemeliharaan lingkungan tergerogoti juga. Dalam tiga pekan terakhir di bulan Januari, kita menyaksikan banjir yang memilukan hati. Tempat tinggal terendam, jalanan terputus, pekerjaan terganggu, dan penyakit umum di di musim banjir juga muncul. Lebih parah lagi, karena musim hujan dengan yang di atas rata-rata, lahan-lahan yang rawan tak tahan lagi menahan resapan dan longsor pun terjadi. Sebagian dari rekan kita setanah air telah binasa di dalam tidur yang lelap di tengah malam akibat tertanam hidup-hidup. Jika kita berada di dekat mereka yang menjadi korban, barangkali akan semakin trenyuh melihatnya. Kerugian pun jelas bermunculan, materi ataupun moril. Tidak diketahui persis total kerugian materil. Yang jelas, ada petani yang terpaksa memanen padi yang belum waktunya. Beban akibat banjir semakin menambah kesulitan yang sudah dirasakan rakyat kalangan bawah sejak krisis ekonomi, hingga kenaikan BBM tahun lalu. Di negara maju, para korban bencana relatif tertolong dengan dana sosial pemerintah (welfare budget). Sebagian tertolong dengan polis asuransi. Juga tertolong dengan bantuan donator yang berbelas kasihan. Namun untuk Indonesia, fasilitas seperti itu bagai panggang yang jauh dari api. Paling-paling yang ada hanya bantuan sporadis dan spontan masyarakat dan dana-dana pemerintah, yang diduga kuat tidak akan memadai. Namun demikian, uluran ala kadarnya itu cukup menyejukkan bagi para korban bahwa ada yang peduli pada mereka. Melihat keadaan seperti itu, rasanya yang ada hanya kebuntuan. Apakah kita hanya bisa berpangku tangan? Sesuatu harus dilakukan jika ke depan hal serupa tidak ingin terulang lagi. Minimal dampak negatif kerugian bisa dikurangi jika terjadi lagi banjir serupa di kemudian hari. Pasalnya, selain karena curah hujan lebih tinggi dari rata-rata normal, penggundulan hutan, drainase yang minim atau bahkan tidak ada, telah pula berperan membuat rakyat menjadi rawan dengan banjir dan jenis bencana lainnya. Inilah yang umum terjadi di Negara berkembang selama ini, mulai dari India, Indonesia Filipina hingga Benua Afrika. Yang ada kepasrahan dan kebuntuan. Ke depan, ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah dengan mengaitkan dampak-dampak korupsi selama ini pada kerusakan lingkungan hidup. Di mana hasil program reboisasi yang dulu dicanangkan pemerintah? Di mana dampak dari bantuan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan pembiayaan proyek-proyek, termasuk pemeliharaan lingkungan, proyek pencegahan erosi dan lainnya? Adakah kita melihat proyek spektakuler di bidang itu. Yang ada adalah, masuknya Indonesia ke dalam daftar Negara yang paling korup, berdasarkan lembaga Transparency International? Jika pemerintah tak kunjung menelaah dampak korupsi seperti itu, maka akhirnya, kita hanya akan dihadapkan pada kebuntuan saat kita mengalami bencana alam seperti banjir. Sayangnya, dampak buruk yang lebih besar selalu lebih dirasakan kaum papa yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. (AM) dari : caninews.com

Kasus Amin Seret Kader Demokrat

Rabu , 30 April 2008 , 00:58:40 wib

Persda Network/bdu

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melebarkan penyelidikan suap dan gratifikasi Al Amin Nur Nasution dan Sekretaris Kabupaten Bintan Azirwan ke kasus-kasus serupa melibatkan anggota Komisi IV DPR RI.

Sumber di KPK menyebutkan seorang Sarjan Tahir, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat telah ditetapkan sebagai tersangka kasus mega proyek Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatra Selatan.
Dalam kasus ini istri Al Amin Nur Nasution, diva dangdut Kristina, Senin (28/4) telah dimintai keterangan di KPK. Mega proyek ini dikabarkan telah menelan dana tak kurang dari Rp 6 triliun.

Pembangunan dermaga ini melahap ribuan hektare hutan mangrove (bakau), yang perubahan fungsinya harus memperoleh persetujuan menteri kehutanan dan DPR. Komisi IV DPR membidangi masalah ini.
Pada 14 Agustus 2007, Menteri Kehutanan MS Kaban telah memberikan persetujuan alih fungsi hutan mangrove Tanjung Api api menjadi pelabuhan. Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman dan sejumlah pejabat Sumsel telah diperiksa.

Pada kasus Al Amin, siang sebelum suami Kristina itu diringkus petugas KPK di Hotel Ritz Carlton, Komisi IV DPR menyetujui alih fungsi hutan lindung di Bintan yang akan dijadikan areal ibukota kabupaten tersebut.

Senin (28/4), sepupu Al Amin, Rajab Bonar Nasution membeber uang 33 ribu dolar Singapura yang disita KPK dari tangan saudaranya itu tadinya mau dibagi-bagikan ke anggota Komisi IV DPR. Uang itu diserahkan Azirwan saat bertemu Al Amin di Ritz Carlton.

Ketua KPK Antasari Azhar kemarin menolak mengmentari informasi penetapan tersangka baru terkait anggota Komisi IV DPR ini. "Kalian cermati saja. Kasus ini masih dalam pengembangan," kata Antasari.
Penyelidikan KPK atas kasus-kasus melibatkan anggota DPR membuka sejumlah fakta. Di antaranya, anggota Komisi IV DPR menerima gratifikasi secara berjamaah terkait mega proyek di Bintan dan Tanjung Api-api.

Dua anggota dewan, Imam Syuja (FPAN) dan Muhfid Busyairi (FKB) telah mengembalikan uang fratifikasi masing-masing sebesar Rp 25 juta dan Rp 35 juta dalam bentuk traveller cheque (TC).
Seorang sumber di DPR menduga kuat Al Amin pun menerima TC serupa, dan TC itu telah diserahkan ke Kristina sebelum keduanya menikah pada 4 Januari 2007.
"Kristina mendapat tiga lembar traveller cheque sebelum nikah dari calonnya, Al Amin untuk biaya nikah," tutur sebuah sumber. Tiga TC itu dicairkan adik Kristina, Silvia, yang juga sudah diperiksa KPK

TC itu totalnya bernilai Rp 75 juta. Sekretaris Al Amin, Annisa Gemala juga pernah mencairkan TC senilai Rp 10 juta.
Sarjan Tahir seperti dikutip detikcom mengaku belum tahu dirinya jadi tersangka. "Masa?" kata Sarjan. "Tersangka apa?" nada suara pria asal Palembang itu terdengar gusar.
Ringkasan kasus pun segera dijelaskan. "Oh ya? Saya belum tahu," tukas Sarjan. Dia mengaku belum pernah dihubungi KPK.
"Saya jadi heran, apa hubungannya dengan saya," kata Sarjan balik bertanya. "Terimakasih ya infonya," ujarnya sembari menutup telepon.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Soetan Bhatoegana mengaku belum tahu ada anak buahnya ada yang jadi tersangka. "Saya belum tahu tuh. Saya hanya mengikuti kasus itu dari berita," kata Soetan Bhatoegana
Terkait mega kasus Pelabuhan Tanjung Api-api, alih fungsi hutan mangrove yang diajukan meski sudah disetujui Menhut MS Kaban, belum mendapatkan rekomendasi DPR.
"Pengalihan fungsi itu belum ada rekomendasi dari DPR karena baru ada di tim kajian yang terdiri dari Dephut, LIPI dan perguruan tinggi," ujar anggota Komisi IV dari FKB Mufid Busyairi di Gedung DPR, kemarin.

Mufid mengaku heran meski belum ada rekomendasi dari DPR, namun dermaga dan jalan sudah dibangun. Padahal jika alih fungsi direkomendasikan oleh DPR, harus ada lahan pengganti yang luasnya dua kali lipat lahan yang dipakai.
"Saya melihat saat kunjungan ke sana belum ada rekomendasi kok sudah ada jalan dan dermaga. Siapa yang bangun semua itu, saya heran," tanya Mufid.

Menurut Muhfid, karena belum mendapat rekomendasi maka alih fungsi hutan mangrove menjadi pelabuhan bukan menjadi tanggung jawab Komisi IV.
Proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api saat ini tengah berlangsung di Banyuasin, Sumsel. Sejumlah dermaga telah dibangun, sementara akses jalan darat menuju pelabuhan belum tersedia.

Pemprov Sumsel lalu memulai proyek pembangunan jalan menuju pelabuhan yang dananya besar. Sejak dimulai tahun 2005 sudah menghabiskan lebih Rp 6 triliun. Pekerjaan pembangunan akses jalan menuju Tanjung Api api dikerjakan oleh PT Chandratex Indo Artha.
Perusahaan ini diduga rekanan dekat Subernur Sumsel. Pegiat lingkungan di Sumsel telah berkali-kali menggelar unjuk rasa terkait pembabatan 1.500 hektare hutan bakau di pantai yang dibangun pelabuhan untuk ekspor batubara ini.(Persda Network/bdu)

dari : tribunjabar.co.id

Kapolda Siap Pertaruhkan Jabatan

Selasa , 29 April 2008 , 21:22:35 wib

Safitri

PONTIANAK, TRIBUN-Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Brigjen Pol R Nata Kesuma siap mempertaruhkan jabatan, apabila gagal menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan illegal logging.

Janji tersebut dikemukakan sesaat setelah memimpin rapat internal jajaran Polda Kalbar di Mapolda Kalbar, Selasa (29/4). Rapat tersebut dihadiri semua Kapolres, pejabat teras Polda Kalbar serta mantan Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak.

"Saya punya jabatan, toh. Saya siap menerima konsekuensi yang diberikan oleh atasan," tegas Brigjen Nata Kesuma menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan kegagalan memberantas pembalakan liar di Kalbar.

Jenderal bintang satu ini mendapat amanah langsung dari Kapolri Jenderal Pol Sutanto, menyusul pencopotan jabatan Kapolda Brigjen Zainal yang dinilai gagal memberantas illegal logging. Zainbal dicopot Kapolri, bersama tiga perwira lainnya terkait kasus illegal loging di Kabupaten Ketapang.

Ketika itu ditemukan bukti kayu sebanyak 24 ribu meter kubik. Keterlibatan Zainal dalam kasus pembalakan kayu secara liar ini, belum jelas. Oleh karena itu Mabes Polri tidak secara tegas menjelaskan kaitan pencopotan dengan keterlibatan Zainal. Rumor yang beredar, Zainal dituding turut melindungi cukong kayu.

Nata Kesuma pun diberi amanah untuk memangku jabatan Kapolda Kalbar, sejak 15 April 2008 lalu. Kapolri mengeluarkan keputusan perpindahan jabatan bernomor Skep/133/IV/2008/15 April 2008 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Polri.

Di pundak Nata mengusung tugas khusus dari Kapolri untuk menegakkan hukum tanpa tebang pilih, sekaligus mengembalikan citra Polri. Serah terima jabatan dilaksanakan di Mabes Polri. Nata sendiri sebelumnya menjabat Sekretaris Pusat Komando dan Operasi (Sespuskodal Ops) Mabes Polri.

Sedangkan Zainal yang ditarik ke Mabes Polri mendapat tugas sebagai staf Mabes Polri. Ketika coba didekati Tribun setelah menghadiri rapat internal di Aula Mapolda Kalbar kemarin, Zainal menghindar. Ia buru-buru masuk mobil, dan meninggalkan Mapolda.

Rapat internal yang dihadiri semua Kapolres dan pejabat teras Polda Kalbar dinilai Nata, bagian upaya konsolidasi ke dalam. "Agar kita tahu kondisi awal, sehingga bisa memutuskan apa yang pantas untuk diterapkan di sini," kata Kapolda Brigjen Nata.

Usaha pemberantasan illegal logging, terutama di kawasan perbatasan ditempatkan sebagai prioritas. Soal keamanan di kawasan perbatasan, Polda Kalbar akan bekerjasama dengan negara tetangga. "Prioritaskan apa yang diamanatkan pimpinan. Sekarang ini tidak ada orang yang kebal hukum," tegasnya.

Saat ini 30 oknum polisi dari Polres Ketapang yang menjadi tersangka illegal logging disidik secara intensif petugas Propam Polda Kalbar. "Sekarang saya akan melihat hasil dari Irwasum dan melaporkannya kepada Kapolri. Sesuai perintah beliau, jika memang harus saya tindak langsung akan saya lakukan," katanya.

Nata menegaskan kembali komitmennya, bahwa saat ini semua tak ada yang ditutup-tutupi. "Apa yang diperbuat polisi bisa diketahui dengan cepat. Mata telinga saya, ya Anda semua. Tanpa dukungan Anda dan masyarakat sukar sekali memberantas jaringan illegal logging, karena itu jangan ragu-ragu memberikan informasi kepada kami," imbaunya.*
dari : tribunjabar.co.id

Penyalahgunaan Lahan PT KA Capai Jutaan Meter Persegi

Rabu , 30 April 2008 , 00:47:20 wib


Rumah Dinas Dihuni Cucu Pensiunan
Erwin Adriansyah

CIREBON, TRIBUN - Penyalahgunaan lahan aset PT Kereta Api (KA) di wilayah kerja Daerah Operasi III masih luas. Kepala Daop III Cirebon Rustam Effendi Harahap menyebutkan luas lahan yang penggunaannya kurang jelas itu mencapai sekitar enam juta meter persegi.

Menurutnya, di wilayah Cirebon aset milik PT KA mencapai 12 juta meter persegi. "Lahan itu terdiri atas bangunan, termasuk lahan terbuka, semisal persawahan," ujar Rustam seusai sosialisasi SK Penyesuaian Pensiun dan Askes untuk Karyawan dan Pensiunan PT KA di Balai Pertemuan Cakrabuana, Jalan Tanda Barat Kota Cirebon, Selasa (29/4).

Dari seluas 12 juta meter persegi itu, lanjut Rustam, lahan yang benar benar digunakan oleh PT KA seluas 6 juta meter persegi. "Sisanya, penggunaannya kurang jelas. Misalnya, penempatan rumah dinas oleh mereka yang sudah pensiun. Bahkan, tak sedikit rumah rumah itu dihuni oleh anak cucu para pensiunan. Padahal, berdasarkan peraturan, rumah dinas harus dikosongkan jika yang bersangkutan sudah pensiun," paparnya.

Di Kota Cirebon, terdapat sekitar 300 unit rumah dinas. Namun, yang diisi oleh para karyawan PT KA yang masih aktif hanya 10 persen. Sisanya, kata pria berkumis ini, dihuni anak cucu para pensiunan.
Selain itu, sambung Rustam, tidak sedikit pula di antara aset aset PT KA itu yang sudah bersertifikat, baik hak milik maupun hak guna bangunan (HGB).

Melihat kondisi seperti itu, pihaknya segera memanggil pihak pihak yang diduga melakukan hal seperti itu. Pemanggilan itu bertujuan untuk menjelaskan duduk permasalahannya, sekaligus mencari langkah pemecahan yang terbaik.

Mengenai adanya sertifikasi, Rustam mengatakan, pihaknya pun berencana untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, semisal Badan Pertanahan Nasional (BPN). Target awalnya adalah daerah daerah yang strategis.
Di Kota Cirebon, misalnya, daerah daerah yang termasuk strategis antara lain kawasan Jalan Kartini, Perujakan, Tentara Pelajar, Tanda Barat, dan Ampera.

Sementara itu, setelah menunggu sekitar 10 tahun, akhirnya, para pensiunan PT KA menerima dana pensiun. Di wilayah Daop III terdapat 558 pensiunan PT KA. Dari jumlah ini yang mendapat dana pensiun 491 orang. "Sisanya masih dalam proses," pungkas Rustam. (win)

Ada yang Bersertifikat
* Luas lahan aset milik PT KA di Cirebon mencapai 12 juta m2.
* Terdiri bangunan dan lahan terbuka
* Lahan yang kurang jelas penggunaannya sekitar 6 juta m2
* Penempatan rumah dinas oleh mereka yang sudah pensiun
* Tidak sedikit rumah rumah itu diisi oleh anak cucu para pensiunan.
* Dari sekitar 300 unit rumah dinas, yang diisi oleh para karyawan PT KA yang masih aktif hanya 10 persen.
* Sisanya dihuni anak cucu para pensiunan.
* Tak sedikit di antara aset aset PT KA sudah bersertifikat, baik hak milik maupun hak guna bangunan (HGB).

dari : tribunjabar.co.id