Keanehan pada Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Dari berbagai daerah muncul berita serentak soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Peningkatan harga antara lain terjadi pada komoditas beras, minyak goreng, produk mie, sayur-mayur, bawang, cabe dan lainnya. Kenaikan harga-harga itu, bagaimana pun tetap berpulang pada postulat ekonomi yaitu karena berkurangnya pasokan. Mengapa pasokan berkurang? Salah satu alasannya adalah karena cuaca buruk yang menganggu transportasi. Namun bisakah diterima dengan akal sehat jika faktor cuaca buruk itu menjadi pembenaran di balik kenaikan harga-harga. Masuk akalkah jika kenaikan mencapai 40 persen dan bahkan pada jenis komoditas tertentu, kenaikan mencapai 100 persen? Sejauh ini yang terganggu akibat cuaca buruk adalah transportasi laut, sementara transportasi darat dan udara praktis tidak terganggu. Lalu mengapa harga-harga tetap naik? Kemungkinan lainnya adalah bukan soal terjadinya penurunan atas pasokan kebutuhan kehari-hari itu. Yang kemungkinan terjadi adalah para pedagang memanfaatkan isu cuaca buruk sebagai alasan untuk menaikkan harga. Jika ini yang terjadi, maka harga akan kembali normal jika isu cuaca buruk sudah tidak ada. Namun demikian, tetap menjadi pertanyaan, mengapa kebutuhan sehari-hari itu meningkat pesat dan rasanya seperti mendadak sepanjang Desember 2006 hingga Januari 2007? Jangan lupa, setiap kenaikan pada kebutuhan pokok, akan berdampak jelas pada pengurangan daya beli masyarakat berpendapatan tetap. Selanjutnya, hal itu akan mudah pula membuat peningkatan pada jumlah warga miskin, sebagaimana pernah diutarakan Bank Dunia. Lepas dari itu, adakah permainan di balik kenaikan harga-harga itu? Lebih jauh lagi, adakah kemungkinan aksi sabotase yang bertujuan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok dengan tujuan merusak kredibilitas pemerintah? Inilah yang masih perlu diteliti. dari : caninews.com

Bisakah Kita Memegang Janji Pemerintah Soal Kedelai?

Pemerintah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5-10 persen menjadi 0 persen. Penghapusan tersebut bertujuan mengurangi lonjakan harga kedelai dunia dan membantu industri tahu dan tempe dalam negeri. "Bea masuk impor kita turunkan jadi 0 persen," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai rapat terbatas ketahanan pangan di gedung Departemen Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan Jakarta, Selasa (15/1). SBY menjelaskan untuk memperbaiki gejolak harga kedelai pemerintah memprioritaskan empat hal. Pertama, bea masuk impor di bebaskan dari 10 persen menjadi 0%. Kedua, mendorong harga relatif baik untuk menggerakkan pertanian kedelai. Ketiga, berkomunikasi dengan importer kedelai. Keempat, minta mereka menyelamatkan harga kedelai agar tidak menjadi guncangan baru bagi perekonomian. Dijelaskan dari kebutuhan 2 juta ton per tahun, sebesar 60 persen merupakan impor. Selama ini harga kedelai nasional, menurut SBY, memang murah sehingga bagi petani kedelai tidak terlalu prospektif. "Kita berencana menggalakkan penanaman kedelai dalam jumlah besar dan mencari derah sub tropis dengan luas lahan tertentu, mungkin di Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaannya nanti baik oleh petani dan non-petani untuk memperpendek jarak antara kebutuhan dalam negeri itu," kata Presiden SBY. Akankah janji itu akan dilaksanakan? Ya, kita tunggu sajalah. Yang jelas, sudah sering terjadi, sebuah janji hanya tinggal janji. dari : caninews.com

Kesalahan Besar, Mengandalkan Asing untuk Memasok Makanan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dalam kondisi sekarang susah untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia. Masalahnya, kata Wapres, selama ini petani lebih memilih menanam jagung yang pendapatannya jauh lebih besar. Dari data Departemen Pertanian, lanjut Kalla, satu hektar kedelai hanya mampu menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp 8 juta dengan biaya produksi Rp 4 sampai 5 juta. "Petani hanya mendapat sekitar Rp 3,5 juta. Jadi, memang susah kembangkan kedelai di Indonesia," katanya didampingi Menteri Pertanian Anton Apriantono di sela-sela rapat terbatas membahas ketahanan pangan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di gedung Departemen Pertanian, Jalan RM Harsono Ragunan, Jakarta, Selasa (15/1). Sementara itu, jika menanam jangung dengan produksi minimal 6 ton, petani bisa menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp 12 juta bila menggunakan harga lama. Sedangkan biaya produksinya sama dengan kedelai. "Jadi, pendapatan bersih dengan menanam jagung sekitar Rp 8 juta, apalagi sekarang harga jagung naik dua sampai tiga kali lipat," kata Wapres. Jika demikian, apakah pemerintah tinggal diam hingga harga kedelai bergejolak seperti sekarang ini? Seharusnya pemerintah sadar, sejak awal warga Indonesia sangat gemar mengkonsumsi tahu-tempe, yang menggunakan kedelai. Kebutuhan kedelai selama ini lebih banyak mengandalkan impor. Ini jelas sesuatu yang rawan. Negara manapun selalu berpikir jauh soal pengamanan stok. Lagi, mengandalkan impor untuk pasokan manakan mayoritas warga adalah sebuah kesalahan besar. dari : caninews.com